logo

on . Hits: 139

URGENSI PENGANGKATAN HAKIM

PADA PERKARA PERCERAIAN DENGAN ALASAN SYIQAQ

(Oleh : Eko Yunianto, S.H.)[1]

 

 

A.PENDAHULUAN

Pengangkatan hakam dalam penyelesaian perkara syiqaq bermaksud untuk menelusuri sebab terjadinya syiqaq dan berusaha mencari jalan keluar guna memberikan penyelesaian terhadap kemelut rumah tangga yang dihadapkan oleh kedua suami istri tersebut.

Dalam praktiknya di Pengadilan Agama pengangkatan hakam kurang diperhatikan dikarenakan memang sulitnya membedakan bagaimana kriteria perkara yang termasuk dalam kategori perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan mana yang termasuk dalam perkara syiqaq. Terlebih lagi ada penegasan dalam Buku II bahwa perkara syiqaq harus dibuat sejak awal perkara diajukan, dan tidak diperbolehkan merubah cerai gugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus menjadi perkara syiqaq. Sehingga seakan-akan terlihat pengangkatan hakam itu tidak diperlukan lagi, dan membuat hukum formil dalam penanganan kasus syiqaq di pengadilan agama dikesampingkan. Padahal pengangkatan hakam sangatlah diperlukan dikarenakan hakamlah yang lebih tahu dan paham terkait permasalahan yang dihadapi oleh para pihak. Bahkan hakam juga berpotensi lebih besar untuk mendamaikan para pihak, bukan sekerdar memediasi para pihak sebagaimana yang dilakukan oleh mediator.

Terlepas dari efektif dan efisien dari pengangkatan hakam ini, karena beban perkara yang ada pada Pengadilan Agama yang cukup banyak, serta cukup atau tidaknya waktu untuk memeriksa perkara syiqaq bukan berarti pengangkatan hakam itu tidak dilakukan. Dalam Qs. An-Nisa ayat 35 sudah jelas perintah untuk mengangkat hakam, bahkan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 76, serta lebih khusus lagi penanganan perkara syiqaq juga diatur dalam Buku II. Maka pengangkatan hakam sangatlah diperlukan untuk menyelesaikan perkara syiqaq, serta menekan angka perceraian yang terus meningkat di Indonesia. Atas dasar itulah penulis mengangkat judul paper yaitu “Urgensi Pengangkatan Hakam Pada Perkara Perceraian Dengan Alasan Syiqaq”

B.PERMASALAHAN

Sehubungan dengan pendahuluan di atas, maka dapat ditarik satu rumusan masalah yaitu bagaimana urgensi pengangkatan hakam dalam perkara yang terbukti syiqaq?

C.PEMBAHASAN

    1.Pengertian syiqaq dan dasar hukumnya.

            Syiqaq mengandung arti pertengkaran, kata ini biasanya dihubungkan kepada suami istri sehingga berarti pertengkaran yang terjadi antara suami istri yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh keduanya. Syiqaq ini timbul bila suami atau istri atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban yang mesti dipikulnya.[2] Syiqaq adalah pertengkaran antara suami dan istri, perselisihan ini mungkin disebabkan karena istri nusyuz atau mungkin juga karena suami berbuat kejam dan aniaya kepada istrinya.[3] Di kalangan Syafi’iyah, al-syiqaq merupakan perselisihan yang terjadi antara suami istri yang sangat memuncak serta dikhawatirkan terjadi mudharat bila perkawinan itu diteruskan. Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa perceraian yang terjadi karena al-syiqaq, tergolong sebagai perceraian yang membahayakan (al-dharar). Beliau juga berpendapat bahwa bentuk dharar adalah suami suka memukul, suka mencaci, suka menyakiti badan jasmani istrinya, dan memaksa istrinya itu untuk berbuat mungkar.

Pengertian tersebut telah dirumuskan dalam penjelasan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, bahwa al-syiqaq adalah perselisihan atau persengketaan yang tajam dan terus menerus terjadi antara suami istri. Undang-undang tersebut bersumber pada QS.an-Nisa ayat (35) yang merupakan langkah sistematis dari ayat sebelumnya yang mengatur tentang kedudukan suami dalam keluarga dan masalah nusyuznya istri.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya :

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah maha Mengetahui lagi maha mengenal.

Terkait syiqaq sendiri penulis berpendapat bahwa syiqaq merupakan sebuah konsisi rumah tangga yang sudah pecah antara suami dan istri, yang lebih menjurus kepada pertengkaran/percekcokkan yang tajam bahkan mengandung unsur dharar (bahaya), maka diperlukan pengangkatan hakam untuk memperbaiki rumah tangga tersebut. Dengan demikian, setidaknya ada dua kriteria yang menjadikan perselisihan dalam sebuah rumah tangga dapat disebut sebagai perkara syiqaq; Pertama, ketidaksesuaian pada kedua belah pihak. Artinya masing-masing pihak telah memperlihatkan tingkah laku yang tidak kompromi lagi. Kedua, sebuah cekcok rumah tangga baru bisa disebut sebagai perkara syiqaq, disamping persyaratan di atas, juga bilamana percekcokan itu tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami istri secara damai. Percekcokan yang terjadi dalam rumah tangga pasangan suami istri tersebut, rupanya memang tidak lagi bisa diselesaikan oleh kedua pasangan suami dan istri. Terlebih lagi percekcokan tersebut dalam jangka waktu yang lama.

2.Perbedaan alasan perceraian perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan alasan syiqaq.

Tidak dipungkiri memang memerlukan pemahaman yang lebih untuk memilih dan memilah, mana alasan perceraian karena adanya perselisihan dan pertengkaran (pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam) atau mana alasan perceraian karena syiqaq, (pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009). Terlebih lagi dalam aturan teknis Buku II yang mengatur secara khusus perkara syiqaq harus dibuat sejak awal perkara diajukan, dan tidak diperbolehkan merubah cerai gugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus menjadi perkara syiqaq. Tentu saja hal tersebut merupakan tugas kita bersama selaku aparat Pengadilan Agama, lebih-lebih para hakimnya. Bagi Pengadilan Agama dengan jumlah perkara relatif sedikit, cukup waktu untuk pemeriksaan perkara syiqaq, namun berbeda halnya dengan Pengadilan Agama dengan intensitas jumlah perkara banyak tentu saja dalam pemeriksaan setiap perkara relatif terbatas. Apabila apabila sudah ditemukan fakta dan bukti-bukti yang cukup dan hakim berkeyakinan bahwa antara kedua belah pihak/suami istri yang bersangkutan sudah tidak dimungkinkan lagi untuk dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga yang bahagia sebagaimana dimasud pasal 1 Undang-Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, gugatan dapat dikabulkan atau permohonan untuk menjatuhkan talak dapat diizinkan.[4]

Perkara dengan alasan yang merujuk pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bunyi yang sama ditemui pada pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.[5] Dipisahkannya kata perselisihan dan pertengkaran dalam alasan perceraian tersebut tentu mempunyai maksud yang berbeda. Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia, perselisihan adalah[6] persengketaan yang harus diputuskan lebih dahulu sebelum perkara pokok dapat diadili dan diputus. Sedangkan pertengkaran adalah percekcokan, perdebatan. Yang menurut penulis kedua kata tersebut adalah komulatif, yang menunjukkan bahwa perselisihan berbeda dengan pertengkaran. Oleh karena kehendak dari alasan perceraian (huruf f) diatas adalah “terus menerus” maka pengertian dan pengembangan maknanya diserahkan kepada hakim untuk menilainya, apakah perselisihan dan pertengkaran suami istri dikatagorikan terus menerus atau tidak, apakah masih ada harapan untuk hidup rukun lagi atau tidak, atau apakah setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran suami istri masih hidup rukun lagi dalam rumah tangganya atau tidak. Semua diserahkan kepada penilaian hakim karena hakimlah yang punya otoritas untuk itu.

Dalam hal ini penulis mengkategorikan perselisihan dan pertengkaran sebagai berikut:

  1. Suami istri yang tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus akan tetapi mereka tidak pernah berkumpul sebagai suami istri;
  2. Tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;
  3. Perselisihan dan pertengkaran yang orang lain tidak tahu.

Oleh karena itu untuk penerapan alasan perceraian huruf f diserahkan kepada penilaian hakim apalagi hakim dapat menerapkannya secara luwes, fleksibel adalah lebih bijaksana.

Memang alasan perceraian huruf f dan syiqaq ini dapat dikatakan mirip bahkan dapat diibaratkan perbedaannya sangat tipis karena terdapat unsur perselisihan yang terus-menerus antara suami isteri, namun ada perbedaan dalam hal apakah masih ada harapan dapat rukun atau tidak. Dalam syiqaq masih ada harapan untuk dirukunkan kembali, sedang dalam ketentuan Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Selain itu yang paling penting dalam syiqaq ini ada unsur bahaya (dharar) karena perselisihan/percekcokan yang sangat tajam bahkan sampai ada pemukulan dan tindakan keras lainnya, hal ini bisa dikatakan bahwa perselisihan yang terus menerus belum tentu syiqaq. Namun jika syiqaq sudah dipastikan ada unsur perselisihan yang terus menerus.

3.Proses pengangkatan Hakam dan urgensinya

Berbicara tentang syiqaq tentu saja berkaitan dengan pengangkatan hakam atau juru damai yang berasal dari kedua belah pihak. Sebagaimana tersebut pada pasal 76 ayat ( 2 ) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagai berikut: “Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami isteri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakam”. Dari klausul pasal tersesut bahwa pihak ketiga boleh saja berasal dari luar keluarga kedua belah pihak bilamana dianggap lebih maslahat dan membawa kerukunan rumah tangga. Hubungan kekerabatan tidak merupakan syarat sah untuk menjadi hakam dalam penyelesaian sengketa syiqaq. Tujuan pengutusan pihak ketiga untuk mencapai jalan keluar dari kemelut rumah tangga yang dihadapi oleh suami isteri dan hal ini dapat saja tercapai sekalipun hakamnya bukan dari keluarga kedua belah pihak.[7] Apa yang tersebut dalam penjelasan Pasal 76 ayat (2) itu tidaklah menjadi persoalan asalkan dalam batas-batas pengertian bahwa rumusannya sengaja diperluas oleh pembuat undang-undang dengan tujuan agar rumusan dalam ayat 35 surat an-Nisa’ dapat dikembangkan untuk menampung berbagai problem dalam kehidupan masyarakat sepanjang dalam batas-batas acuan jiwa dan semangat yang terkandung dalam ayat tersebut.[8] Adapun syarat untuk menjadi hakam menurut berbagai pandangan adalah[9] sebagai berikut:

  1. Hakam tersebut harus laki-laki dan pengangkatannya tidak memerlukan persetujuan dari pihak suami istri;
  2. Hakam bebas untuk bertindak dalam rangka mengadakan upaya perdamaian dan apabila berhasil berwenang untuk menceraikan (attafriq) suami istri yang berselisih itu;
  3. Hakam yang ditunjuk harus seorang ahli hukum Islam (faqih) karena ia sebagai hakim harus mempunyai pengetahuan di bidang hukum.

Dalam perspektif fiqh hukum mengangkat hakam ini para ulama berbeda pendapat dalam memahami dalam ayat an-Nisa’ 35 dalam memahami bentuk amar (perintah) dari ayat فَابْعَثُوا حَكَمًا , sehingga ada yang mengatakan hukum mengangkat hakam adalah wajib sebagaimana dikemukakan oleh Imam Syafi’I dengan alasan menghilangkan penganiayaan itu termasuk kewajiban umum bagi penguasa terutama Pengadilan. Sementara ulama lain seperti Ibnu Rusyd mempunyai pandangan yang agak berbeda yaitu hukumnya jawaz (boleh) bukan wajib.

            Tampaknya pendapat jawaz tersebut dipilih oleh UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam hal pengangkatan hakam, sehingga bersifat fakultatif bukan imperatif. Secara jelas hal itu terlihat pada Pasal 76 ayat 2 yang berbunyi: Pengadilan setelah mendengar saksi tentang sifat pertengkaran antara suami isteri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakam.[10] Dari klausul tersebut dinyatakan kata “dapat” bukan “harus”, sehinga bisa ditarik kesimpulan dalam pemeriksaan kasus perceraian dengan alasan syiqaq ini pengangkatan hakam bukanlah suatu kewajiban Pengadilan Agama, melainkan hanya kebolehan saja.[11] Tergantung kepada pertimbangan dan penilaian majelis hakim apakah diperlukan eksistensi hakam atau tidak sama sekali, tentunya disesuaikan dengan kemaslahatan para pihak suami isteri yang ingin bercerai tersebut.[12]

            Menurut penulis eksistensi hakam berbeda dengan mediasi yang berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Hakam diterapkan setelah proses pembuktian berlangsung yaitu setelah hakim mendengar pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan pihak suami isteri. Pengangkatan hakam dituangkan dalam putusan sela, sedangkan mediator dapat saja dilakukan dengan cara pemberitahuan oleh Ketua Majelis yang dilaksanakan sebelum pemeriksaan pokok perkara.

Terkait hal demikian Prof.Dr.Drs. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum berpendapat dalam bukunya bahwa para hakam itu harus diperiksa setelah tahap pembuktian itu diperiksa oleh hakim. Dengan demikian hasil pemeriksaan pembuktian dapat diinformasikan secara lengkap kepada hakam yang ditunjuk, terutama tentang sifat dari perselisihan dan persengketaan yang terjadi diantara suami istri tersebut.[13] Dari hasil pemeriksaan dalam pembuktian tersebut, majelis hakim telah mendapat gambaran tentang sifat persengketaan yang terjadi diantara suami isteri. Jika majelis menilai adanya indikasi antara suami istri tersebut bisa rukun kembali, maka majelis hakim mengangkat hakam.

Terlepas dari inisiatif majelis hakim mengangkat hakam setelah adanya indikasi perkara tersebut syiqaq, tidak menutup kemungkinan para pihak juga mengusulkan kepada majelis untuk mengangkat hakam, maka majelis dapat menerima usulan tersebut. Akan tetapi usulan meraka itu tidak mengikat hakim, karena hakim akan meneliti orang yang diusulkan, apakah sudah sesuai dengan pesyaratan yang ditentukan hukum islam, yakni cakap, jujur,memiliki kapasitas sebagai juru damai, berwibawa dan disegani oleh pihak suami isteri. Dan sekiranya hakim berpendapat orang yang diusulkan para pihak kurang tepat, hakim dapat mengangkat orang lain.

Menurut Yahya Harahap mengemukakan bahwa oleh karena pengangkatan hakam itu bersifat insidental sebelum putusan akhir dijatuhkan, maka tatacara yang tepat untuk itu adalah dengan putusan sela, bukan dengan cara mengeluarkan penetapan. Bentuk putusan akhir adalah putusan (vonis). Putusan dijatuhkan oleh Hakim setelah mendengar laporan oleh hakam tentang upaya maksimal yang mereka lakukan dalam upaya mereka mengakhiri sengketa. Apabila menurut para hakam perselisihan dan pertengkaran mereka sudah sangat memuncak dan tidak mungkin didamaikan lagi, dan jalan satu-satunya bagi mereka adalah cerai, maka hakim wajib menceraikan suami istri tersebut sesuai dengan usul para hakam, usulan mereka itu haruslah menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. Hakimlah yang menceraikan suami istri tersebut, bukan para hakam yang menceraikannya.[14]

Berikut adalah mekanisme beracara di Pengadilan Agama terkait perkara syiqaq adalah sebagai berikut[15]:

  1. Gugatan cerai dengan alasan syigag harus dibuat sejak awal perkara diajukan;
  2. Tidak diperbolehkan merubah gugat cerai dengan alasan cekcok terus menerus menjadi perkara syigaq;
  3. Pemeriksaan dan penyelesaian gugat cerai atas dasar syigag harus memedomani Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
  4. Hakim terlebih dahulu memeriksa saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang dekat dengan suami isteri, setelah itu Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah mengangkat keluarga suami atau isteri atau orang lain sebagai hakam;
  5. Hakam melakukan musyawarah, hasilnya diserahkan kepada Pengadilan Agama / Mahkamah Syar’iyah sebagai dasar putusan;
  6. Amar putusan cerai dengan alasan syigag berbunyi : “Menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat (nama bin) terhadap Penggugat (nama binti)”.

Dalam proses penyelesaian perkara syiqaq ini sudah jelas teknis penyelesaiannya yang diatur dalam Buku II, agar tidak menimbulkan kerancuhan pada Buku II, maka pada saat pendaftaran perkara petugas terlebih dahulu memilah apakah perkara yang diajukan oleh pihak ada unsur syiqaq atau tidak, jika memang ada unsur syiqaq, maka perkara di daftarkan tersendiri dengan alasan syiaq. Dan apabila terbukti dalam persidangan perkara tersebut syiqaq maka hakim berinisiatif mengangkat hakam, yang nantinya hasil dari musyawarah yang dilakukan oleh hakam bersama para pihak dijadikan sebagai dasar pertimbangan hakim untuk memutuskan apakah para pihak bercerai atau berdamai.

Terkait hal tersebut penulis berpendapat lain, terlepas dari aturan yang ada dalam Buku II tentang syiqaq. Apabila perkara perceraian awalnya tidak diajukan sebagai perkara syiqaq, maka setelah hakim menilai perkara tersebut tergolong perkara syiqaq dan adanya potensi para pihak untuk berdamai maka dibutuhkan untuk pengangkatan hakam demi kemashlahatan para pihak. Dibutuhkan pengangkatan hakam ini, karena memang hakim hanya tahu terkait permasalahan para pihak melalui fakta dalam persidangan, diluar itu hakim tidak dapat menilai lebih dari apa yang telah dibuktikan oleh para pihak. Diperlukannya pengangkatan hakam disini dapat dikatakan urgen karena hakam lah yang lebih memahami para pihak lebih dari fakta yang ditemukan oleh hakim di persidangan. Serta hakam juga berpotensi lebih besar untuk mendamaikan para pihak.

Hal ini sejalan dengan asas mempersulit perceraian serta dapat menekan angka perceraian di Indonesia. Selain itu mendukung upaya mendamaikan yang dilakukan oleh Hakim pada setiap persidangan. Terlebih lagi adanya hakam ini juga mempermudah hakim dalam membuat pertimbangan hukum, karena hasil dari musyawarah yang dilakukan oleh hakam yang dilaporkan kepada majelis hakim nantinya di perkuat oleh putusan hakim. Selebihnya terkait hal itu majelis hakim tentunya dalam putusannya harus berdasarkan tidak lepas dari tiga hal yaitu, kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

D.KESIMPULAN

Proses pengangkatan hakam adalah inisiatif dari Majelis Hakim, yaitu dalam tahapan pemeriksaan perkara hakim sudah dapat menilai perkara tersebut, selajutnya setelah pembuktian kedudukan perkara tersebut semakin jelas dan disinilah hakim mengangkat hakam, yaitu memerintahkan kedua belah pihak untuk mendatangkan orang yang dapat dipercaya, kemudian diambil sumpah oleh Majelis Hakim dalam pelaksanaan tugas tersebut, kemudian dibacakan putusan sela, selanjutnya hakam melaksanakan tugasnya, setelah melaksanakan tugasnya hakam melaporkan hasilnya kepada Majelis Hakim, apakah hasil dapat didamaikan ataupun tidak harus didengar oleh Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan, Jika berhasil didamaikan, maka perkara tersebut harus dinyatakan selesai karena damai dan harus dicabut, sebaliknya jika tidak berhasil, dilanjutkan dengan pemeriksaan akhir, yaitu masing-masing mengajukan kesimpulan. Hal ini sesuai aturan normatif pengangkatan hakam dalam pasal 76 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Alqur’an surah An-Nisa ayat 35.

Hakam sangatlah berpengaruh terhadap perkara yang diadili oleh hakim di Pengadilan Agama, karena hakam lebih memahami para pihak lebih dari fakta yang ditemukan oleh hakim di persidangan. Serta hakam juga berpotensi lebih besar untuk mendamaikan para pihak. Hal ini sejalan dengan asas mempersulit perceraian serta dapat menekan angka perceraian di Indonesia. Selain itu mendukung upaya mendamaikan yang dilakukan oleh Hakim pada setiap persidangan.

E.SARAN

Hendaknya aparatur Pengadilan Agama lebih memperhatikan lagi dalam menangani perkara perceraian dengan alasan syiqaq, serta memperbaiki peraturan atau penjelasan dalam penanganan perkara syiqaq yang ada dalam Buku II, agar penanganan perkara syiqaq tidak menimbulkan multi tafsir. Sehingga diharapkan efektifitas hakam sebagaimana yang di tekankan dalam al-Qur’an dapat direalisasikan di tengah masyarakat.

 

 

F.DAFTAR PUSTAKA

______. (2013). Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama. (edisi Revisi). Jakarta: Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.

______.(2016). Pengertian Syiqaq dan Nuyuz. Retrieved From.https://suduthukum.com/2016/08/pengertian-syiqaq-dan-nusyuz.html.

Berahim Abdullah. (2014). Syiqaq Dalam Teori Fiqih, Oke Tapi Bagaimana Praktiknya Di Pengadilan Agama?. Samarinda: Pengadilan Tinggi Agama Samarinda.

Harahap M Yahya. (2007). Kedudukan Kewenangan dan Acara peradilan Agama. Jakarta: Sinar Grafika.

Irfan. (2018). Fungsi Hakam Dalam Menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga (Syiqaq) Dalam Peradilan Agama. Jurnal EduTech, 4, 50-58.

KBBI Online. Retrieved From https://kbbi.web.id/

Manaf Abdul. (2008). Refleksi Beberapa Materi Cara Beracara di Lingkungan Peradilan Agama. Bandung: CV Mandar Maju.

Manan, Abdul. (2017). Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama. (edisi kedua). Depok: Kencana.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Sudono. (2019). Sensitifitas Hakim Dalam Menginterpretasikan Alasan Perceraian. Retrieved From.http://www.pa-blitar.go.id/informasi-pengadilan/161-sensitifitas-hakim-dalam-menginterpretasikan-alasan-perceraian.html.

Syarifuddin Amir. (2009). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

 


[1] Eko Yunianto, S.H, Hakim Pengadilan Agama Pasarwajo

[2] Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 194.

[3] Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama, (Depok: Kencana. 2017), hlm. 403

[4] Abdullah Berahim, Syiqaq dalam teori fiqih, oke tapi bagaimana praktiknya di pengadilan agama? (Samarinda: Pengadilan Tinggi Agama Samarinda. 2014).

[5] Penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

[6] https://kbbi.web.id/selisih diakses 07 November 2019

[7] Irfan, Fungsi Hakam dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga (syiqaq) dalam Peradilan Agama, (Jurnal EduTech, 4, 2018), hlm. 54

[8] Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama, (Depok: Kencana. 2017), hlm. 410

[9] Ibid

[10] M Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara peradilan Agama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 275.

[11] Abdul Manaf, Refleksi Beberapa Materi Cara Beracara di Lingkungan Peradilan Agama, (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), hlm 357.

[12] M Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara peradilan Agama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 276.

[13] Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama, (Depok: Kencana. 2017), hlm. 412.

[14] Ibid

[15] Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 (Jakarta: Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. 2013), hlm. 134.

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Pasarwajo

Kel.Takimpo,Kec Pasarwajo, Kab Buton,Prov Sulawesi Tenggara

Telp: 0402 2816970

Fax: 0402 2816970

Website : www.pa-pasarwajo.go.id

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lokasi