img_head
BERITA

KPTA SULTRA BUKA DISKUSI HUKUM DAN BEDAH BERKAS DI PA PASARWAJO

Agu29

Konten : berita kegiatan
Telah dibaca : 229 Kali


Ketua PTA Sultra Dr. H. Muslimin Simar SH., MH. (kedua dari kiri) didampingi WKPTA H. Cholidul Azhar, SH., M.Hum. (ketiga dari kiri) saat membuka kegiatan Diskusi Hukum dan Bedah Berkas di Hotel Yustisari Pasarwajo yang digelar Tiga Pengadilan Agama Wilayah Kepulauan Lingkup PTA Sultra dengan tuan rumah PA Pasarwajo (24/8/17) (Foto : Ansar)

 

Pasarwajo – Kamis (24/8/17), Ketua  PTA Sulawesi Tenggara Dr. H. Muslimin Simar, SH., MH. membuka acara Diskusi Hukum dan Bedah Berkas yang digelar oleh tiga Pengadilan Agama Wilayah Kepulauan lingkup PTA Sultra. Acara digelar di Hotel Yustisari Pasarwajo dengan tuan rumah Pengadilan Agama Pasarwajo.

Dalam sambutannya, KPTA mengungkapkan kegiatan diskusi hukum dan bedah berkas sangat bermanfaat untuk mengupgrade kualitas dan kemampuan para hakim peradilan agama dalam menerapkan hukum acara pada proses penyelesaian perkara.

Namun menurut KPTA, hukum acara yang berlaku di peradilan agama tidak hanya untuk menyelesaikan perkara perceraian, harta bersama dan waris saja.

“Bahwa berdasarkan Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, maka peradilan agama diberi tambahan kewenangan absolut untuk menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah”, beber KPTA Sultra.

Lebih lanjut dijelaskan KPTA Sultra, sebagai jawaban amanat undang undang tersebut, Mahkamah Agung telah menyelenggarakan Diklat Hakim Pengadilan Agama dan Hakim Tinggi PTA untuk mendapatkan sertifikat ekonomi syariah. Sertifikasi ini juga merupakan amanat PERMA Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah.

 

Ketua dan Wakil Ketua PTA Sultra berfoto bersama Pimpinan PA Pasarwajo dan Jajarannya usai Pembukaan Diskusi Hukum dan Bedah Berkas Pengadilan Agama Wilayah Kepulauan Lingkup PTA Sultra (24/8/17) (Foto : Ansar)

Dalam beleid PERMA Nomor 5 Tahun 2016 tersebut diatur bahwa hanya hakim yang telah bersertifikat hakim ekonomi syariah lah yang berwenang untuk mengadili perkara sengketa ekonomi syariah. KPTA Sultra cukup berbangga karena diwilayahnya, terdapat satu hakim yang telah memperoleh Surat Keputusan sebagai Hakim Ekonomi Syariah, yaitu H. Cholidul Azhar, SH., M.Hum. yang juga Wakil Ketua PTA Sultra.

KPTA Sultra menjelaskan bahwa Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan regulasi PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Regulasi ini merupakan panduan dalam penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah.

Diakhir sambutannya, KPTA Sultra mengharapkan agar pasca kegiatan diskusi hukum, masyarakat di Kabupaten Buton menjadi mengerti mengenai kewenangan absolut peradilan agama. Disamping itu, para Hakim Pengadilan Agama di wilayah kepulauan diharapkan memahami dan menguasai tentang sengketa ekonomi syariah dan tata cara penyelesaian perkaranya.

Kegiatan diskusi hukum dan bedah berkas diikuti sekitar lima puluh tenaga teknis yudisial dari PA Baubau, PA Raha dan PA Pasarwajo. Mereka terdiri dari hakim, panitera dan panitera pengganti, serta jurusita dan jurusita pengganti. Kegiatan direncanakan digelar hingga malam hari. Demikian jelas Ketua Koordinator Wilayah Kepulauan Dr. H. M. Hasby, MH.

Selaku tuan rumah, Ketua PA Pasarwajo Dra. Hj. Nurbaya mengucapkan selamat datang kepada para peserta. Ia memohon maaf atas kurang sempurnanya acara dan kurangnya penyediaan akomodasi.

Kegiatan dibuka pukul 10.00 waktu setempat dan berlangsung selama satu jam. Pembukaan berlangsung sederhana namun khidmat. (t.rom)

Sumber:http://www.pta-kendari.go.id/index.php/content/article/kpta-sultra-buka-diskusi-hukum-dan-bedah-berkas-di-pa-pasarwajo

  • Galeri