img_head
BERITA

EKOSYAR DIBAHAS WKPTA SULTRA PADA DISKUSI HUKUM TIGA PA WILAYAH KEPULAUAN

Agu29

Konten : berita kegiatan
Telah dibaca : 507 Kali


Wakil Ketua PTA Sultra H. Cholidul Azhar, SH., M.Hum. (berdiri) saat membawakan materi Ekonomi Syariah pada Diskusi Hukum yang digelar tiga Pengadilan Agama wilayah kepulauan di PA Pasarwajo (24/8/17) (Foto : Ansar)

 

Pasarwajo – Wakil Ketua PTA Sulawesi Tenggara H. Cholidul Azhar, SH., M.Hum., Kamis (24/8/17) menjadi narasumber Diskusi Hukum yang digelar tiga pengadilan agama wilayah kepulauan lingkup PTA Sultra. Diskusi hukum digelar di Hotel Yustisari Pasarwajo pukul 11.00 waktu setempat dan berlangsung selama satu setengah jam.

Pada kesempatan tersebut, WKPTA Sultra membawakan materi dasar – dasar hukum ekonomi syariah serta sosialisasi PERMA Nomor 14 tahun 2016.

Menurut H. Cholidul, ada banyak peraturan perundang undangan yang dapat dijadikan dasar hukum kewenangan Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah.

Beberapa diantara dasar hukum tersebut adalah UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan UU Nomor 50 Tahun 2009. UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah. UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. PERMA Nomor 2 Tahun 2015. PERMA Nomor 14 Tahun 2016 dan Permenkeu Nomor 27/PMK/06/2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang.

Selain menjelaskan tentang dasar hukum ekonomi syariah, WKPTA pun membeberkan secara singkat prinsip – prinsip ekonomi syariah, pengertian riba dan dasar hukumnya serta jenis jenis ekonomi syariah itu sendiri. WKPTA juga menjelaskan tentang cara operasional bank syariah yang meliputi penghimpunan dana (funding), penyaluran dana (financing) serta jasa.

Disamping menjelaskan secara singkat tentang ekonomi syariah, ditempat yang sama H. Cholidul pun melakukan sosialisasi PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Sengketa Ekonomi Syariah. Dengan beleid tersebut, Peradilan Agama memiliki kompetensi absolut untuk menyelesaikan sengketa perkara ekonomi syariah beserta eksekusi hak tanggungan dan fidusia yang akadnya menggunakan akad syariah.

Disamping sosialisasi PERMA Nomor 14 Tahun 2016, WKPTA pun menjelaskan secara singkat tata cara penyelesaian gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015.

Menurut Cholidul, dalam PERMA tersebut dijelaskan bahwa perkara ekonomi syariah yang nilai gugatannya dua ratus juta ke bawah maka diselesaikan dengan acara sederhana (small claim court) dan ditangani oleh hakim tunggal. Selain itu, perkara harus selesai dalam waktu yang singkat kurang lebih dua puluh lima hari sejak sidang pertama.

Perkara dengan gugatan sederhana ini tidak ada upaya hukum lain selain upaya keberatan. Upaya keberatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama. Nantinya, putusan keberatan pun merupakan putusan final tanpa ada upaya hukum lain.

Selain diikuti oleh tenaga teknis dari PA Baubau, PA Raha dan PA Pasarwajo, diskusi hukum juga diikuti oleh sejumlah undangan. Undangan terdiri dari Ketua MUI Buton, Ketua BAZDA Buton, Pengurus KAI dan PERADI Buton, Pimpinan Cabang Bank Sultra Buton, Pimpinan Cabang Bank Mandiri Syariah Baubau serta Dekan Fakultas Syariah Universitas Muhammadiyah Buton.

Sekitar empat puluh menit, diskusi diisi dengan tanya jawab. Beberapa hakim bertanya tentang masalah teknis penanganan perkara.

Dengan nada yang sama, Ketua MUI Buton dan Ketua BAZDA Buton memberikan tanggapan. Keduanya baru mengetahui bahwa Pengadilan Agama mempunyai kewenangan menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah. Keduanya pun mengharapkan agar segera dibuka Bank Syariah di Kabupaten Buton dengan pertimbangan bahwa selama ini dana Badan Amil Zakat Daerah disimpan di bank konvensional. (t.rom)