img_head
PEDOMAN LAYANAN PENGADUAN

Pedoman Layanan Pengaduan

Telah dibaca : 10 Kali

Pelayanan pengaduan pada Pengadilan Agama Pasarwajo didasarkan pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penangan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

 

A. RUANG LINGKUP

Layanan pengaduan pada Pengadilan Agama Pasarwajo mencakup pengaduan yang diterima dari masyarakat, internal pengadilan, maupun instansi lain di luar pengadilan yang meliputi :

  1. Pengaduan mengenai seluruh aspek penyelenggaraan peradilan;
  2. Pengaduan mengenai perilaku aparat pengadilan;

 

B. SUMBER PENGADUAN

Pengaduan yang diterima oleh Pengadilan Agama Pasarwajo dapat bersumber dari :

  1. Masyarakat;
  2. Lembaga negara lain;
  3. Internal Pengadilan, yaitu pengaduan yang disampaikan oleh aparat lembaga peradilan, termasuk keluarga hakim atau pegawai;
  4. Laporan atau surat kedinasan, yaitu laporan atau surat resmidari pimpinan atau pejabat lembaga peradilan mengenai aparat lembaga peradilan yang dipimpinnya;
  5. Informasi lain yang berasal dari instansi di luar pengadilan, media massa, atau isu yang berkembang

 

C. MATERI PENGADUAN

Materi pengaduan yang dapat disampaikan meliputi hal-hal sebagai berikut :

  1. Pelanggaran terhadap kode etik dan/atau pedoman perilaku Hakim;
  2. Penyalahgunaan wewenang/jabatan;
  3. Pelanggaran sumpah jabatan;
  4. Pelanggaran terhadap peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  5. Perbuatan tercela, yaitu berupa perbuatan amoral, asusila, atau perbuatan-perbuatan yang tidak selayaknya dilakukan oleh seorang aparat lembaga peradilan, maupun selaku anggota masyarakat;
  6. Pelanggaran hukum acara, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaian dan ketidakpahaman;
  7. Mal administrasi, yaitu terjadinya kesalahan, kekeliruan atau kelalaian yang bersifat administratif;
  8. Pelayanan publik yang tidak memuaskan yang dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan serta masyarakat secara umum

D. PENYELESAIAN PENGADUAN OLEH PENYELENGGARA PELAYANAN PENGADILAN

  1. Pengadilan wajib memeriksa pengaduan dari masyarakat mengenai pelayanan publik yang diselenggarakannya.
  2. Dalam memeriksa materi pengaduan, penyelenggara wajib berpedoman pada prinsip independen, nondiskriminasi, tidak memihak, dan tidak memungut biaya.
  3. Dalam hal pengadu keberatan dipertemukan dengan pihak teradu karena alasan tertentu yang dapat mengancam atau merugikan kepentingan pengadu, penyelenggara dapat mendengar keterangan pengadu secara terpisah.
  4. Dalam melakukan pemeriksaan materi aduan, penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan.
  5. Penyelenggara wajib memutuskan hasil pemeriksaan pengaduan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berkas pengaduan dinyatakan lengkap.
  6. Keputusan mengenai pengaduan wajib disampaikan kepada pihak pengadu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diputuskan